KULON PROGO-DINKOPUKM. Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Tahapan Penyederhanaan Birokrasi, meliputi:

1. Penyederhanaan struktur organisasi menjadi 2 (dua) tingkatan unit organisasi disesuaikan dengan tingkatan tertinggi pada unit organisasi, karakteristik tugas, fungsi, dan dasar pembentukan organisasi;
2. Penyetaraan jabatan (dilaksanakan setelah penyederhanaan struktur organisasi selesai)
3. Penyesuaian sistem kerja, merupakan tindak lanjut dari Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan.

Hal tersebut terungkap pada kegiatan Sosialisasi Penyederhanaan Birokrasi pada Kamis (24/06/2021) dyang diselenggarakan di Ruang Rapat Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo. Hadir pada kesempatan itu Kepala Bagian Organisasi (Danang Andrianto, SE), Kepala Sub Bagian Kelembagaan Bagian Organisasi (Chris Agung Pramudi, SH., M.Eng), dan Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Bidang Mutasi, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo, sebagai nara sumber.

Sedangkan hadir dari Dinas Koperasi UKM, dibawah kepemimpinan Dra. Sri Harmintarti, MM, Sekretaris (Rr. Ch. Tri Subekti Widayati, SH, MM), semua Kepala Bidang, semua Kepala Seksi dan segenap staff.

Pada kesempatan tersebut Rr. Ch. Tri Subekti Widayati, SH, MM, mewakili Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bagian Organisasi yang telah bersedia untuk memberikan Sosialisasi Penyederhanaan Birokrasi kepada seluruh karyawan DinasKoperasi UKM untuk memberikan penjelasan yang lebih terang. “Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini seluruh karyawan Dinas Koperasi UKM bisa lebih jelas mengenai Jabatan Fungsional. Sehingga kedepan apabila kebijakan tersebut benar-benar sudah diterapkan seluruhnya bisa menjalankan ketugasannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. “, kata Rr. Ch. Tri Subekti Widayati, SH, MM.

Selanjutnya Danang Andrianto, SE emnjelaskan bahwa didalam pengangkatan Pejabat Fungsional tidak serta merta seluruh ketugasan langsung melaksanakan sesuai dengan tanggungjawab yang baru. Namun di masa transisi tetap masih melaksanakan tugas sebelumnya sebagai Pejabat struktural sesuai dengan program kegiatannya masing-masing.

Lebih lanjut disampaikan bahwa mendasar pada Pasal 28 PermenPANRB 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional

• Pejabat Administrasi yang mengalami Penyetaraan Jabatan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya, sampai dengan peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi berlaku.
• Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelimpahan sebagian kewenangan yang diberikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat diberikan nilai Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan Angka Kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan profesi.
• Nilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan paling singkat setelah 1 (satu) tahun melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan untuk 1 (satu) kali periode kenaikan pangkat.

Disampaikan juga bahwa penyesuaian uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional hasil penyetaraan, sebagai berikut:

1. Identifikasi tugas dan kegiatan yang terdapat pada unit kerja instansi pemerintah dari unit JPT sampai dengan pelaksana.
2. Buat matriks sandingan kesesuaian tugas dan fungsi yang ada pada unit kerja dengan kegiatan yang ada dalam PermenPANRB terkait jabatan fungsional yang disetarakan.
3. Apabila lebih dari 50% kegiatan tidak sesuai, dapat diambil langkah:

1. menggunakan mekanisme perpindahan/inpassing* ke JF yang sudah ada dengan konsekuensi masing-masing dan memperhatikan peta jabatan yang dibina sendiri.
2. menggunakan mekanisme perpindahan/inpassing* ke JF di luar binaan instansi lain.
3. Mengusulkan pembentukan JF baru karena JF yang telah ada tidak ada satupun yang sesuai dengan tugas unit kerja saat ini, dan akan dilihat kelayakannya saat proses pengusulan.

Selain itu Pangkat dan jenjang Jabata Fungsional hasi penyetaraan perlu dimengerti, yakni:

1. Perlu solusi bagi Pejabat Fungsional yang memiliki pangkat yang lebih tinggi dari jenjang jabatan fungsionalnya. (IV/a = JF Ahli Muda seharusnya JF Ahli Madya).
2. Perlu solusi bagi Pejabat Fungsional yang memiliki pangkat yang lebih rendah dari jenjang jabatan fungsionalnya. (III/d = JF Ahli Madya seharusnya JF Ahli Muda)
3. Perlu kejelasan lebih lanjut mengenai pola karier selanjutnya dari Jabatan Fungsional hasil penyetaraan. (tidak sesuai dengan rumah jabatan dan/atau tidak sesuai dengan JF yang dimiliki sebelumnya.
4. Perlu kejelasan mengenai perolehan angka kredit selanjutnya dari Pejabat Fungsional hasil penyetaraan.

Sedang di Dinas Koperasi UKM Kabupaten Kulon Progo dalam pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi bisa lebih mudah dibandingkan dengan OPD yang lainnya, karena secara struktur organisasi sudah ada Sekretariat dan Bidang-bidang.

Dijelaskan bahwa Jabatan Fungsional di Dinas Koperasi UKM terdiri dari Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi 3 (tiga) orang, Pejabat Funsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan 3 (tiga) orang dan Pejabat Fungsional Analisis Data 1 (satu) orang.

Pelaksaan Penyederhanaan Birokrasi tersebut Pemerintah Daerah diberikan waktu oleh Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Desember 2021.